Inspirasi Cakrawala.Com__.
Efesiensi anggaran yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto wajib memprioritaskan urusan rakyat.
Perintah Prabowo tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesien Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, yang terbit pada 22 Januari 2025.
Belum lama inpres diumumkan sejumlah persoalan telah mencuat, menimbulkan pro dan kontra, dimana sempat mengemuka isu rasionalisasi atau PHK di sejumlah lembaga. Namun yang jelas, dengan melakukan efisiensi anggaran tentunya mempunyai dampak turunan yang multi kompleks, seperti contohnya pembatasan rapat dan seremonial berimbas kepada antara lain ancaman keberlangsungan hotel.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menekankan, agar terkait efisiensi anggaran itu untuk kepentingan rakyat yang harus dikedepankan.
“Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis, bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global namun tetap anggaran itu untuk kepentingan rakyat yang harus dikedepankan,” kata Said di Komplek Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pentingnya Efisiensi Anggaran yang Tidak Mengorbankan Kepentingan Rakyat
Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah harus tetap menjamin kesejahteraan rakyat.
Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional, ia menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan.
Politisi PKS ini menerangkan, bahwa dalam pertemuan yang membahas rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga untuk tahun 2025 ini, Komisi IV menyetujui sejumlah pemangkasan anggaran di berbagai sektor.
Namun, Saadiah menegaskan bahwa pemotongan ini tidak boleh menghambat program-program prioritas yang berdampak langsung bagi petani, nelayan, serta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor-sektor tersebut.
“Efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebatas pemangkasan angka semata, tetapi juga harus diiringi dengan strategi yang memastikan efektivitas pelaksanaan program tetap optimal,” tegasnya.
Dalam pandangan Legislator Indonesia timur ini, kebijakan efisiensi harus disertai dengan perhitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran untuk program-program strategis. Ia mengingatkan pemerintah agar tetap memberikan dukungan penuh terhadap program yang berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keputusan yang diambil hari ini, menurut saya, harus tetap memberikan ruang bagi pelaksanaan program yang mendukung swasembada pangan serta keberlanjutan sektor pertanian dan kelautan,” terangnya.
Sebagai wakil rakyat dari Maluku, Saadiah juga menekankan bahwa daerah kepulauan seperti Maluku sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor perikanan dan pertanian.
“Saya berharap pemerintah tidak hanya melakukan efisiensi di atas kertas, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat tidak terdampak oleh kebijakan tersebut,” harapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mengawal implementasi anggaran agar tidak ada kebijakan yang justru merugikan rakyat.
(Red).
Rapat ini ditutup dengan kesepakatan antara DPR dan pemerintah untuk terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kepentingan publik.
Saadiah Uluputty menegaskan bahwa perjuangan untuk memastikan kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat akan terus dilanjutkan demi kesejahteraan bersama.
